Tahun 2014 sekarang ini, bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), merupakan tahun keberuntungan. Pasalnya di tahun pertama kepemimpinan pasangan Bupati Achmad Fikry dan Ardiansyah S Hut, mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) memperoleh  Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2013.
 Laporan tersebut diterima langsung oleh  ketua DPRD Ja’far S Hut didampingi oleh Achmad Fikry dan beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kantor BPK  RI Perwakilan Kalsel pada Senin (26/5). Dalam penerimaan laporan tersebut,  ditandatangani sebuah berita acara yang dilakukan oleh ketua DPRD dan Bupati beserta Ketua BPK Perwakilan Kalsel Suyatman. Proses penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Sekda Drs HM Ideham  dan Kepala Inspektorat Drs Zulkipli beserta Kepala DPPKAD Drs Iwan Friady dan Kepala Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Drs Kamidi.

Kabupaten HSS merupakan kabupaten pertama yang menerima  LHP. Pasalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah diserahkan  pada tanggal27 Maret 2014 yang lalu. Bupati dalam sambutannya mengingatkan jajaranya yang ada di lingkup pemerintah kabupaten, agar selalu membudayakan kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan kerja. Sebab hal tersebut merupakan modal untuk memperoleh hasil yang membanggakan. Sepertiyang diterima saat ini.

Menurutnya apa yang dihasilkan sekarang, adalah hasil kerja keras bersama. Berangkat dari hasil ini pihaknya berharap agar jajaran yang ada tetap berpegang teguh  pada peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, aparatur harus meningkatkan kinerja sehingga WTP yang sudah didapat nantinya bisa dipertahankan dengan baik.

“ Kita tidak berbangga sampai di sini, karena ada beban yang kian berat yakni mempertahankan WTP dalam setiap pelaporan,” ujar Achmad Fikry
Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten HSS ini mengatakan, WTP yang didapat  merupakan pemicu kerja bagi dirinya dan aparatur yang ada di jajaran pemerintah kabupaten. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan kerja dibutuhkan kerjasama yang baik, kecermatan dan ketelitian. Selain itu tetap taat pada dan berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Dengan memegang prinsip tersebut, maka dipastikan tidak ada masalah yang akan dihadapi. Bahkan dalam pelaporan  juga tidak aka nada kendala yang berarti. Masih dari keterangan Achmad Fikry, pada pemeriksaan tahun 2013 yang lalu, pihaknya merasa betul-betul didorong untuk segera menyelesaikan point-point pengecualian yang diberikan BPK.
Hasilnya pada tahun 2014 sekarang ini dorongan tersebut berhasil dengan diraihnya opini WTP. Dengan adanya dorongan tersebut, maka kedepannya HSS diharapkan tetapbisa mempertahankan WTP yang sudah diraih.

Achmad Fikry mengatakan, bahwa pemerintah daerah sebelumya tyerus melewati tahapan proses untuk mencapai laporan keuangan yang sempurna. Namun untuk mencapai hal tersebut, membutuhkan proses, dimana setiap proses harus ada hasil.  Dalam pelaksanaanya hal tersebut terus diingatkan oleh pihak BPK karena tiap proses harus ada penyelesaian. “ Dalam memberikan laporan, ada masalah yang cukup krusial, seperti masalah asset yang ada,” ujar Achmad Fikry lagi.

Meskipun ada kendala, katanya,  pihak pemerintah terus bergerak dan berupaya untuk melakukan penataan asset-aset yang dimiliki. Tidak itu saja pemerintah daerah juga menyadari bahwa pemerintah harus aktif dalam melakukan perbaikan. Terlepas dari itu, pihaknya juga berharap kepada pihak editor agar senantiasa membukakan pintu untuk para aparatnya berkonsultasi. Sehingga dapat menghindari adanya pelanggaran yang bisa terjadi.
Dalam masa kepemimpinannya ini, Achmad Fikry bertekad untuk terus memperbaiki diri dan kinerja para aparaturnya. Sehigga hasil maksimal dapat diraih dengan baik. Terkait dengan hal ini katanya, pihaknya masih memerlukan arahan dan dorongan dari editor.

Di tempat yang sama, Ja’far dalam sambutannya mengatakan, pada tahun keenam masa jabatanya sebagai ketua DPRD, baru tahun 2014 ini Kabupaten HSS mendapatkan opini WTP. Seiring dengan hal ini dirinya berharap agar pemerintah dapat mempertahankannya. Mengapa HSS bias mendapatkan WTP, karena adanya kerja sama yang baik antar semua pihak. “Kerja yang solid tentunya akan menghasilkan sesuatu yang maksimal,” ujarnya.

Masih menurut Ja’far menjelang akhir dari masa jabatanya sebagai anggota DPRD, secara kebijakan pihak eksekutif telah menyelesaikan LKPJ tahun terakhir. Dan  DPRD mengapresiasi pemerintah daerah dan jajarannya SKPD atas kerja keras menyelesaikan tanggung jawab dalam pembangunan. (adv/rif)


Sumber : Radar Banjarmasin
Diberdayakan oleh Blogger.