Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.  

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak.

 
Hal inilah yang menjadi perhatian besar Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (Badan KB PM&P) Kab. Hulu Sungai Selatan, Dra. Hj. Is Susilastuti rangka mempercepat pencapaian Program Nasional Bagi Anak Indonesia tahun 2015

KLA diharapkan bisa untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang layak bagi anak sehingga ketika mereka dewasa kelak, mereka menjadi sumberdaya manusia yang potensial dan handal untuk menjawab tantangan zamannya. 

Anak Indonesia yang sehat , anak yang kreatif dan anak yang berakhlak mulia. Pemerintah berperan besar dalam menjamin hak anak dalam hal kak perlindungan, pendidikan, bermain, kesehatan, rekreasi, makanan, persamaan dll. 


Kepala Badan KB PM&P Kab. Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan bahwa salah satu indikator KLA di lembaga pendidikan adalah tersedianya Toilet/WC yang terpisah antara peserta didik yang Laki-laki dan Perempuan.
Diberdayakan oleh Blogger.