Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Selatan, Suyatman, dalam prosesi penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada pihak pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah HSS adalah atas dasar UUD 1945 pasal 17 ayat 2 undang-undang Nomor 15 tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, maka pada hari ini BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten HSSTahun Anggaran 2013.
 Menurut Suyatman, pada hakekatnya penyerahan LHP kepada DPRD adalah sejalan dengan fungsi dewan, sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
 Oleh karena itu, penyerahan LHP ini diharapkan di samping sebagai pelaksanaan kewajiban BPK dalam memenuhi amanat konstitusional, juga untuk dapat membantu Dewan dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Dijelaskannya, penyampaian LPH kepada rakyat HSS melalui wakil-wakilnya di DPRD, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran.  Hal tersebut, mengingat kompleksitas persoalan dan beragamnya informasi, untuk memudahkan pemahaman dan pengkajian LHP tersebut bagi pemilik kepentingan. Oleh sebab itulah maka BPK telah mengemas LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggran 2013, dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ke tiga buku tersebut, pertama adalah LHP yang memuat opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten HSS Tahun Anggaran 2013, Buku Kedua adalah LHP atas Sistem Pengendalian Intern, serta Buku Ketiga adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui, kata Suyatman,  pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah
Kabupaten HSS dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan pada (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan LPH atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

Dijelaskannya, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.  Dimana terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa. 

Pertama  Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP (unqualified opinion); menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material.

Kedua  Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Ketiga  Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material.

Keempat  Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP (disclaimer of opinion); menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

“BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten HSS per 31 Desember 2013, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,” ujarnya.

Berangkat dari hasil pemeriksaan, maka BPK memberikan predikat pada HSS terhadap laporan keuangan yakni  opini “wajar tanpa pengecualian” atau unqualified  Opinion. Dasar pemberian WTP karena adanya hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten HSS. (adv/rif)


Sumber : Radar Banjarmasin 
Diberdayakan oleh Blogger.