Mahasiswa berhak mendapatkan berbagai informasi tentang berapa dana beasiswa diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi. Mereka juga berhak tahu berapa jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa. Informasi ini merupakan hak mahasiswa. Semua ini diatur, dan dilindungi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalsel, Samsul Rani, SAg, MSi, Senin (13/10). MC-Kalsel/Jamiluddin.
Sebagai salah satu komitmen Komisi  Informasi Publik (KIP)  untuk mewujudkan perguruan tinggi yang kredibel dan transparan maka KIP Kalsel mengadakan kegiatan Sosialisasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Para mahasiswa berhak mendapatkan berbagai informasi tentang berapa dana beasiswa diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi. Mereka juga berhak tahu berapa jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa. Informasi ini merupakan hak mahasiswa. Semua ini diatur, dan dilindungi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalsel, Samsul Rani, SAg, MSi, Senin (13/10).
Menurutnya, civitas akademika bisa memahami penting dan besarnya manfaat Keterbukaan Informasi Publik yang ada di tubuh badan publik, seperti kantor pemerintah, perguruan tinggi, DPRD, dan lainnya. “Perguruan Tinggi di Banjarmasin yaitu IAIN Antasari dan FKIP Unlam sudah mendapat sosialisasi. Sedangkan Uniska Banjarmasin pada hari Selasa (14/10) pukul 11 dengan materi hak-hak publik bagaimana mendapat informasi dan sebagainya,” ujar Ketua Komisi Informasi  Kalsel yang telah dilantik pada Rabu (27/8) di Gedung Abdi Persada ini.
Semua ini sesuai dengan semangat yang ada di dalam UU No 14 tahun 2008. Dalam aturan kata mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalsel ini  sangat jelas disebutkan, masyarakat, mahasiswa, dan siapapun berhak mendapat informasi seperti misalnya proses biaya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), penyaluran beasiswa, perguruan tinggi yang mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan lainnya.
Dirinya juga menegaskan, informasi merupakan hak publik. Khusus untuk lingkungan kampus, maka mahasiswa memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan institusinya. Misalnya data penerima beasiswa, laporan pengelolaan SPP dan sebagainya.  “Instansi atau lembaga yang memiliki informasi publik harus transparan,” ungkap Samsul.
Jika kampus atau badan publik menolak memberikan informasi, maka dianggap tidak mentaati undang-undang keterbukaan publik dan dilaporkan ke KIP melalui permohonan sengketa informasi publik.
“KIP akan memproses laporan dan akan ada sanksi bagi penanggung jawab dari instansi yang melanggar yaitu denda Rp 5 juta dan pidana penjara selama 2 tahun. Namun, KIP tidak langsung memproses permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Karena ada beberapa tahap yang dilalui seperti mediasi. Jika mediasi gagal, baru digelar sidang pemeriksaan,” pungkas Samsul. (wln)http://mc-kalsel.info/?p=5337
Diberdayakan oleh Blogger.