Plt Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Ardiansyah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Kalsel.

Penyerahan LKPD Kabupaten HSS berlangsung Kamis, (29/3) di Auditorium BPK RI perwakilan Kalsel.
Plt Bupati HSS, H Ardiansyah, menyerahkan laporan itu kepada Kepala perwakilan BPK Kalsel, Tornanda Syaifullah.

Selain LKPD, juga diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD tahun anggaran 2017.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, Bupati dan Walikota se Kalsel beserta Kepala SKPD terkait, dan jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel.

Dalam kesempatan itu, dilakukan juga penandatanganan berita acara serah terima LKPD dan LHP oleh masing-masing kepala daerah dan penyerahan surat tugas pemeriksaan LKPD oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel kepada para kepala Daerah.

Kepala Perwakilan BPK Kalsel, Tornanda Syaifullah, mengatakan
penyerahan LKPD dan LHP merupakan kewajiban kepala daerah sesuai dengan amanat undang-undang dan wajib diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

Nantinya BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaannya pada akhir Mei mendatang.

“Saya sangat mengapresiasi semua kepala daerah menyerahkan LKPD dan LHP tepat waktu,” katanya.

Dikatakannya, Kalsel merupakan satu-satunya provinsi yang pada tahun lalu, seluruh kabupaten/kotanya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Tornanda, kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memperoleh opini WTP, merupakan upaya untuk memenuhi standar kewajaran dalam pengelolaan laporan keuangan.

"Perolehan opini WTP ini harus sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.

Selain itu juga, terjadinya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, bersyukur Kalsel mampu menjadi satu-satunya provinsi yang seluruh Kabupaten/Kotanya mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan tahun lalu.
"Ini merupakan prestasi yang membanggakan. Keliatannya kecil namun sangat berharga. Penghargaan ini merupakan dasar bagi kita untuk bekerja lebih baik secara administratif," katanya.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD bukan mencari kelemahan namun memberikan masukan untuk perbaikan LkPD di masa yang akan datang.

Semua rekomendasi akan diperhatikan dan diharapkan, mampu melahirkan laporan keuangan yang lebih berkualitas lagi.

Plt Bupati HSS H Ardiansyah mengatakan LKPD HSS beberapa tahun terakhir ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hasil yang sudah diraih tentunya harus dipertahankan.


Diberdayakan oleh Blogger.